BOLSEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mengarahkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk memperkuat layanan dasar dan membiayai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Bupati Bolsel Iskandar Kamaru dalam Rapat Paripurna DPRD Bolsel, Kamis, 13 Agustus 2026.
Rapat digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bolsel, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bolsel Ariffin Olii. Agenda tersebut merupakan Pembicaraan Tingkat I atas penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menyampaikan asumsi penambahan pendapatan daerah yang selanjutnya diarahkan untuk sejumlah sektor prioritas.
Bupati Iskandar mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bolsel yang dinilai telah bergerak cepat mengagendakan pembahasan Perubahan APBD 2026.
“Tambahan fiskal daerah kita arahkan pada program-program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Iskandar.
Pada sektor pendidikan, anggaran Perubahan APBD 2026 diarahkan antara lain untuk pembangunan dan kelengkapan fasilitas Asrama Mahasiswa Bolsel di Gorontalo.
Selain itu, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP serta beasiswa pendidikan bagi mahasiswa pada jenjang S1 hingga S3.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah memprioritaskan pemenuhan tenaga kesehatan serta pengadaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan di RSUD Bolsel.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari arah penguatan layanan dasar yang menjadi fokus pemerintah daerah dalam Perubahan APBD 2026.
Pemerintah Kabupaten Bolsel juga mengalokasikan anggaran untuk memperkuat ketahanan pangan.
Anggaran tersebut mencakup cadangan pangan daerah dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang disebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Selain program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, penguatan fiskal juga diarahkan untuk mendukung kesejahteraan aparatur, khususnya pemenuhan kebutuhan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Setelah mendengarkan Nota Keuangan beserta dokumen pendukung, tiga fraksi DPRD Bolsel secara bulat menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Bupati Iskandar berharap seluruh tahapan pembahasan hingga evaluasi di tingkat provinsi dapat berjalan lancar.
Pemerintah daerah menargetkan Perubahan APBD 2026 segera mendapatkan nomor register sehingga dapat direalisasikan.
“Semoga kita segera mendapatkan nomor register dari pihak Provinsi, sehingga APBD Perubahan ini dapat segera running dan direalisasikan pada bulan September nanti,” pungkas Iskandar.
Dengan persetujuan tiga fraksi pada tahap awal tersebut, pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 Bolsel akan berlanjut sesuai tahapan yang berlaku sebelum dapat direalisasikan.
