BOLSEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Rapat Berkah, Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Panango, Senin, 31 Agustus 2026.
Pertemuan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas keamanan, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik.
Bupati Bolsel Iskandar Kamaru bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid memimpin langsung pembahasan sejumlah isu krusial.
Agenda utama meliputi percepatan Program Strategis Nasional (PSN), ketersediaan energi, ketahanan pangan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta aktivitas pertambangan di wilayah Tomini.
Dalam sektor PSN, Bupati memaparkan perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Saat ini terdapat sembilan unit SPPG di Bolsel, dengan rincian lima unit telah beroperasi, satu unit siap beroperasi, dan tiga unit lainnya siap dibangun.
Selain itu, progres Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mencatat 47 unit masih dalam proses pembangunan dari total 56 unit.
Capaian ini menempatkan Bolsel sebagai salah satu daerah dengan pembangunan KDMP terbesar di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Unit yang telah rampung berpotensi diresmikan secara serentak oleh Presiden RI.
Terkait penanganan Karhutla, pemantauan mencatat 11 titik hotspot, tetapi hingga kini belum ditemukan kebakaran lahan di wilayah Bolsel.
Sebagai antisipasi, Pemkab Bolsel telah bersurat kepada seluruh Sangadi (kepala desa) untuk mengimbau warga agar tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar.
Iskandar juga memberi perhatian serius pada kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi untuk nelayan dan petani.
Ia meminta dinas terkait, kepolisian, serta Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan pemantauan langsung di lapangan agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh kepentingan segelintir oknum.
Pada sektor pangan, Bupati menyoroti kenaikan harga beras yang kini mencapai Rp900 ribu hingga Rp1 juta per sak sesuai ukuran dan jenisnya.
Mengantisipasi hal ini, Pemkab Bolsel siap menyalurkan bantuan beras 30 kilogram dari pemerintah pusat kepada 10 ribu Kepala Keluarga (KK).
Sebagai langkah penyeimbang harga, Pemkab Bolsel menyiapkan Gerakan Pangan Murah pada Oktober mendatang dengan 5.600 paket bantuan serta menyediakan 25 ton cadangan pangan daerah.
Menanggapi aktivitas pertambangan di wilayah Tomini yang diwarnai tingginya kedatangan warga dari luar daerah, pemerintah daerah berkomitmen melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan.
Iskandar mengapresiasi kesiapsiagaan Komandan Kodim (Dandim) dan mengimbau seluruh elemen untuk terus memperkuat sinergi demi menjaga ketertiban masyarakat.
