JAKARTA – Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Jumat (6/2/2026).
Agenda ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Langkah strategis dilakukan untuk mengawal produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri ini juga diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi agar strategi ke depan di 2026 menjadi lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi kelompok tani jagung dalam mengatasi kendala permodalan.
Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani ke perbankan lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi nyata terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal untuk menanam kembali dan memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara menyampaikan bahwa BRI pada 2026 telah menyiapkan plafon senilai Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung.
Selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga menjaga stabilitas harga agar petani tidak terjebak menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga rendah.
Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat Dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan Rp6.400 per kilogram sesuai standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak pada petani, yakni Rp6.400 per kg,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ini bertujuan mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari jeratan tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional.
Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu sekaligus meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan 2026, Polri menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani Indonesia. (day)
