SulutPlus.News, Jakarta – Belum setahun menjabat Wakil Presiden (Wapres) Indonesia, Gibran Rakabuming Raka sudah diterpa goncangan.
Gibran diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI untuk digantikan. Usulan tersebut disampaikan Forum Purnawirana TNI kepada Presiden Prabowo Subianto bersama dengan tujuh usulan lainnya.
Adapun Para tokoh Purnawirawan yang turut membubuhkan tanda tangan di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Sementara, dalam dokumen yang beredar pernyataan ini juga disahkan oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno selaku pihak yang “mengetahui”. Secara total, dokumen tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Menanggapi usulan pergantian Wapres Gibran, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Prabowo-Gibran merupakan satu paket presiden dan wapres yang telah dipilih melalui tahapan pilpres 2024 hingga pelantikannya. Sehingga kemenangan Prabowo-Gibran ialah sah secara konstitusional.
Muzani menyatakan meski hasil pilpres 2024 sempat digugat, Mahkamah Konstitusi pun menyatakan kemenangan pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju tidak ada masalah.
“Maka pada 20 Oktober 2024, atas keputusan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum 14 Februari 2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah,” ucap Muzani, pada Jumat, 25 April 2025.
Kendati demikian, ihwal apakah tuntutan mengenai pencopotan Gibran dari jabatan wapres itu bisa mengganggu soliditas maupun jalannya pemerintahan, Muzani kembali menyebut dirinya belum mempelajari detailnya. “Saya tidak tahu bagaimana karena saya belum mempelajari,” ucap dia. (*)
