BOLTIM, SulutPlus.news – Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Nomontang menyatakan tidak bertanggung jawab atas dugaan aktivitas pengerukan material pada malam hari yang masih berlangsung di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik koperasi tersebut.
Ketua KUD Nomontang Marlon Lomboan menyebut, kegiatan pertambangan di lapangan sepenuhnya merupakan keputusan dan inisiatif pribadi para pemilik lahan atau pelaku usaha, bukan atas perintah koperasi.
“Sebelumnya sudah kami menyurat kepada para pelaku atau anggota untuk menghentikan aktivitas. Jika terdapat aktivitas, itu mungkin keinginan dari pemilik lahan atau pengusaha,” kata Marlon saat menanggapi sorotan publik terkait dugaan aktivitas tambang malam hari.
Marlon berdalih, kendati aktivitas pengerukan material tersebut berlokasi di dalam konsesi IUP resmi milik KUD Nomontang, pelaksanaannya berada di luar jangkauan dan kewenangan pengurus.
Menurutnya, publik perlu memisahkan antara tanggung jawab institusi koperasi dan tindakan masing-masing pengusaha di lokasi.
Di sisi lain, Marlon mengakui bahwa operasional KUD Nomontang saat ini belum mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pihaknya mengaku baru dalam tahap mengurus dan merampungkan dokumen administrasi serta teknis tersebut.
“Kami sementara berupaya merampungkan RKAB. Bahkan, kami akan menuju ke Kementerian ESDM,” ujarnya.
