JAKARTA, SulutPlus.news – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Muslim Muhammad Khalifah atau yang dikenal sebagai Kiai Modjo, dalam upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Kiai Modjo menjadi salah satu dari 19 tokoh yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Tahun 2026. Penganugerahan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 93.TK/Tahun 2026.
Piagam dan tanda kehormatan diserahkan kepada perwakilan ahli waris oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Gubernur Sulawesi Utara, J. Victor Mailangkay, turut hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Pemerintah Provinsi Sulut.
Bagi Sultu, khususnya masyarakat Minahasa dan Kampung Jawa Tondano, penganugerahan ini berkaitan langsung dengan sejarah panjang keberadaan Kiai Modjo di daerah tersebut.
Kiai Modjo merupakan salah satu tokoh penting dalam Perang Jawa (1825–1830) yang dipimpin Pangeran Diponegoro.
Ia dikenal sebagai ulama sekaligus penasihat keagamaan dan panglima perang yang terlibat dalam perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.
Setelah ditangkap oleh Belanda pada 1828, Kiai Modjo bersama sejumlah pengikutnya menjalani pengasingan hingga akhirnya ditempatkan di wilayah Tondano, Minahasa.
Di tempat pengasingan tersebut, Kiai Modjo bersama para pengikutnya membangun komunitas yang kemudian berkembang menjadi Kampung Jawa Tondano.
Keberadaan komunitas tersebut menjadi bagian dari sejarah pertemuan budaya Jawa dan Minahasa. Interaksi antarkelompok masyarakat berlangsung melalui kehidupan sosial, perkawinan, hubungan kekerabatan, serta aktivitas ekonomi.
Penelitian Wardiah Hamid yang diterbitkan dalam jurnal Al-Qalam tahun 2014 juga mencatat bahwa hubungan masyarakat Jawa Tondano dan Minahasa sejak awal berkembang melalui perkawinan, kekerabatan, serta aktivitas ekonomi bersama.
Dengan demikian, jejak sejarah Kiai Modjo di Minahasa tidak hanya berkaitan dengan pengasingan politik oleh pemerintah kolonial, tetapi juga dengan terbentuknya komunitas sosial dan keagamaan yang bertahan hingga sekarang.
Pemerintah Provinsi Sulut memandang penganugerahan gelar tersebut sebagai pengakuan negara terhadap perjuangan Kiai Modjo dalam melawan kolonialisme sekaligus kontribusinya terhadap perkembangan kehidupan masyarakat di Minahasa.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus, melalui Pemerintah Provinsi Sulut, juga menempatkan pengakuan tersebut sebagai bagian dari sejarah perjuangan bangsa yang memiliki keterkaitan dengan daerah ini.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dilakukan setelah melalui proses pengusulan, penelitian, dan pengkajian secara berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat, sebelum mendapatkan rekomendasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Penetapan Kiai Modjo sebagai Pahlawan Nasional menambah daftar tokoh asal atau yang diusulkan dari Sulawesi Utara yang memperoleh pengakuan negara atas jasa dan perjuangannya bagi bangsa Indonesia.
Ke depan, keberadaan Kampung Jawa Tondano dan peninggalan sejarah Kiai Modjo menjadi bagian penting yang perlu terus dijaga sebagai warisan sejarah nasional, khususnya bagi generasi muda di Sulut.
