Sulutplus.news – Sebanyak 215 siswa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Insiden ini terjadi di dua titik, yakni SMP Negeri 8 Kupang serta beberapa sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya.
Gejala yang dialami siswa meliputi mual, muntah, diare, gatal-gatal, dan pusing. Beberapa siswa bahkan harus dirawat di fasilitas kesehatan setempat.
Kejadian ini menjadi sorotan nasional karena menyangkut kredibilitas MBG sebagai program unggulan pemerintah dalam meningkatkan kecerdasan dan kesehatan anak bangsa.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyuarakan kekhawatirannya terhadap insiden tersebut.
Ia menuntut aparat hukum segera menyelidiki dugaan kelalaian dari pihak penyedia makanan yang terlibat dalam MBG.
Menurutnya, kesalahan dalam pengawasan menu adalah bentuk pengabaian terhadap hak anak atas asupan bergizi dan aman.
“Program ini sangat penting bagi masa depan bangsa. Jangan biarkan kelalaian kecil berujung pada tragedi besar,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat, 25 Juli 2025.
Nihayatul mendesak Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh mitra penyedia makanan MBG.
Ia menekankan pentingnya inspeksi mendalam di wilayah lain untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
Langkah antisipatif dianggap jauh lebih penting daripada respons pasca kejadian, terutama karena MBG bertujuan menyediakan akses makanan sehat dan bergizi kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
Lebih lanjut, legislator yang akrab disapa Ninik itu menyerukan adanya sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menekankan perlunya keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan untuk menjamin standar mutu dan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
MBG dan Masa Depan Anak Indonesia
Program Makan Bergizi Gratis dirancang sebagai jawaban atas tantangan gizi anak di Indonesia.
Melalui penyediaan menu sehat dan gratis, pemerintah berharap bisa menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM secara merata.
Namun, insiden keracunan ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya perlu perbaikan serius, terutama dalam aspek keamanan pangan.
Dengan total 215 siswa terdampak, publik kini menaruh perhatian besar pada bagaimana pemerintah menindaklanjuti kejadian ini.
BGN dan mitra pelaksana diharapkan segera memperbaiki sistem demi memastikan MBG tetap menjadi kebanggaan, bukan kecemasan.***
