Berita Bolsel

Bolsel Raih Penghargaan UHC Award 2026, Bukti Komitmen Tingkatkan Layanan Kesehatan

×

Bolsel Raih Penghargaan UHC Award 2026, Bukti Komitmen Tingkatkan Layanan Kesehatan

Sebarkan artikel ini
Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid menerima Piagam Penghargaan UHC Award 2026 dari Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai bentuk apresiasi atas capaian kepesertaan Universal Health Coverage di Kabupaten Bolsel yang hampir mencapai 100 persen.
Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid menerima Piagam Penghargaan UHC Award 2026 dari Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai bentuk apresiasi atas capaian kepesertaan Universal Health Coverage di Kabupaten Bolsel yang hampir mencapai 100 persen. Foto: Diskominfo Bolsel.

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali menorehkan prestasi atas komitmennya dalam memperkuat dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata serta berkualitas bagi masyarakat.

Penghargaan berupa Piagam UHC Award 2026 diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, kepada Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid, dalam kegiatan Deklarasi dan Pencanangan Universal Health Coverage (UHC) serta Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

“Penghargaan ini diberikan karena capaian kepesertaan UHC di Kabupaten Bolsel yang hampir mencapai 100 persen,” ujar Deddy Abdul Hamid usai menerima penghargaan.

Baca Juga:  Langgar Norma Agama, Waria Diblokir di Bolsel

Menurut Deddy, penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan dari Pemerintah Pusat atas upaya berkelanjutan Pemkab Bolsel dalam menjamin pelayanan kesehatan yang mudah, adil, dan merata bagi seluruh warga.

Baca Juga:  Inilah 12 Program Disepakati Lima Kada di BMR, Salah Satunya Pengembangan Universitas

Sejak tahun 2021, Pemkab Bolsel telah mengimplementasikan kebijakan berobat gratis menggunakan BPJS Kesehatan cukup dengan KTP melalui skema UHC. Kebijakan ini memungkinkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.

Meski demikian, Deddy mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dievaluasi, khususnya terkait tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari kalangan mampu serta kepesertaan pekerja informal yang belum sepenuhnya optimal.

“Pemerintah daerah harus memastikan seluruh pemberi kerja mendaftarkan pekerja beserta keluarganya sebagai peserta JKN-KIS, termasuk pekerja sektor informal. Ini bagian dari evaluasi dan perbaikan ke depan,” jelasnya.

Baca Juga:  Sebelum Palu Hakim Mengetuk, Aan Sudah Tiada

Deddy menegaskan, capaian UHC Award ini mencerminkan komitmen kuat Pemkab Bolsel dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. (Day)