JAKARTA, SULUTPLUS.NEWS — Pemerintah tengah menggodok formulasi kebijakan yang matang untuk merespons potensi lonjakan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi.
Langkah ini diambil menyusul rencana penyesuaian Tarif Batas Atas (TBA) dan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) akibat tekanan pasar energi global.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil pemerintah akan dilakukan secara terukur.
Fokus utamanya adalah menjaga stabilitas industri penerbangan tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY di tengah kekhawatiran publik mengenai melambungnya ongkos mudik dan liburan, mengingat mobilitas masyarakat diprediksi melonjak tajam menjelang musim libur sekolah dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
Dampak Multi-Efek Krisis Geopolitik Global
Menurut AHY, situasi dilematis yang dihadapi industri penerbangan nasional saat ini tidak lepas dari rentetan konflik geopolitik internasional.
Ketegangan yang belum mereda, khususnya di kawasan Timur Tengah, telah mengganggu rantai pasok dan memicu volatilitas tinggi pada pasar energi dunia.
“Kita hadapi bersama karena dunia juga masih terus dalam tekanan perang, tekanan geopolitik, yang berpengaruh pada energy market, pada harga energi dunia. Dan ini tentu dampaknya ke mana-mana termasuk ke sektor transportasi, termasuk juga penerbangan,” ujar AHY kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/5).
Lonjakan harga minyak mentah dunia secara otomatis mengerek harga avtur (aviation turbine fuel), yang merupakan komponen biaya operasional terbesar bagi maskapai penerbangan, mencapai 35 hingga 40 persen dari total pengeluaran.
Meskipun menyadari beban berat yang dihadapi maskapai, AHY menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.
Pemerintah berupaya keras agar penyesuaian tarif nantinya tidak menjadi batu sandungan bagi pergerakan ekonomi daerah.
Menakar Dampak Sosial dan Alternatif Solusi
Kebijakan menaikkan harga tiket pesawat di momen krusial seperti libur nasional selalu memicu efek domino.
Sektor pariwisata domestik, perhotelan, hingga industri UMKM di daerah berpotensi terdampak jika minat masyarakat untuk bepergian menurun akibat ongkos transportasi yang mahal.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemenko Infrastruktur kini aktif menjalin koordinasi lintas sektoral guna merumuskan bantalan ekonomi atau insentif yang tepat.
“Ini masih terus diperbincangkan. Nanti saya akan duduk bersama tentunya dengan Kementerian Perhubungan yang mengatur regulasi ini secara keseluruhan dan juga dengan maskapai-maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia,” tambah AHY.
Perbandingan Komponen Pembentuk Harga Tiket Pesawat
Berikut adalah gambaran umum komponen yang memengaruhi fluktuasi harga tiket pesawat di Indonesia:
Komponen Biaya Deskripsi dan Dampak Status Saat Ini
Tarif Jarak (Tarif Dasar) Biaya berdasarkan jarak penerbangan yang diatur oleh TBA dan TBB. Sedang dievaluasi untuk penyesuaian.
Fuel Surcharge Biaya tambahan akibat fluktuasi harga bahan bakar (avtur). Mengalami tekanan naik akibat krisis geopolitik.
Pajak (PPN) Pajak pertambahan nilai sebesar 11%. Diusulkan mendapat relaksasi oleh pelaku usaha.
Iuran Wajib Jasa Raharja Asuransi perlindungan penumpang. Stabil.
PSC (Airport Tax) Biaya pelayanan penumpang di bandara. Berbeda di tiap bandara, cenderung stabil.
Menanti Redanya Tensi Global dan Opsi Insentif Pajak
Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah menaruh harapan besar pada stabilisasi kondisi politik luar negeri.
Meredanya eskalasi di Timur Tengah dinilai menjadi kunci utama untuk menurunkan tekanan pada harga komoditas energi global.
“Saya rasa itu yang memang harus kita sampaikan dan menjadi atensi kita semuanya. Dan kita tentu juga berharap agar situasi krisis di Timur Tengah ini bisa semakin membaik dari waktu ke waktu,” pungkasnya.
Di sisi lain, pengamat penerbangan menilai pemerintah memiliki beberapa instrumen alternatif selain menaikkan TBA.
Salah satunya adalah pemberian insentif fiskal berupa penghapusan atau pengurangan pajak atas suku cadang pesawat impor, serta peninjauan kembali pengenaan PPN ganda pada tiket pesawat domestik.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menekan biaya operasional maskapai tanpa harus membebankan biaya tambahan langsung ke kantong konsumen.
