Peta Jalan Pejabat Pemprov Sulut: 22 Pimpinan Diuji Ketat di BKN, Siapa yang Bertahan 5 Tahun?

MANADO, SulutPlus.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kini sedang memutar roda seleksi paling ketat, menguji kompetensi dan nyali 22 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dalam sebuah asesmen krusial.

Ujian ini berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu, 1 Oktober 2025, di Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado.

Langkah ini bukan hanya prosedur administrasi, melainkan penentu masa depan reformasi birokrasi Sulut: siapa yang benar-benar layak memimpin OPD strategis dan bertahan hingga lima tahun ke depan.

Kepala Kanreg XI BKN, Ahmad Syauki, menegaskan bahwa asesmen ini adalah cara pemerintah pusat melihat kualitas pimpinan daerah.

“Tujuan kami tunggal: memastikan pejabat ditempatkan sesuai potensi dan kompetensinya,” tegas Syauki. Ini adalah janji bahwa jabatan bukan hadiah, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan skill nyata.

Drama Seleksi: 33 Jadi 22, Mengapa?

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, Olivie Theodore, yang mengawal proses ini, mengungkap adanya penyusutan drastis peserta.

“Awalnya ada 33 pejabat yang ikut job fit awal. Namun, kini hanya 22 pejabat yang melanjutkan ke tahapan asesmen BKN,” jelas Theodore.

Sisanya, menurut Theodore, sebagian besar sudah mendekati masa pensiun (purna tugas).

Penegasan bahwa asesmen ini hanya untuk pejabat internal Sulut juga memperkuat pesan bahwa Pemprov fokus pada pematangan dan upgrading kader-kader terbaiknya sendiri.

Taruhan Besar: Sertifikat Kompetensi 5 Tahun

Asesmen ini adalah pertaruhan besar karena hasil positifnya akan berlaku sebagai sertifikat kompetensi selama lima tahun.

“Sertifikasi kompetensi ini vital. Ia menjadi prasyarat utama untuk rotasi, mutasi, dan promosi yang dilakukan Pemprov Sulut. Pejabat yang tidak memiliki upgrade kompetensi ini tentu akan kesulitan mendapatkan peran strategis,” kata Theodore.

Raut serius dan antusiasme terlihat dari para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov Sulut saat menjalani asesmen di BKN Manado.

Ini berarti, ujian di BKN ini adalah penentu apakah seorang pejabat akan stuck di jabatan saat ini, mendapat tantangan baru, atau bahkan terdepak dari jajaran pimpinan jika hasilnya di bawah standar.