MANADO, SulutPlus.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) memastikan bahwa tidak akan ada pemotongan gaji maupun tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2026, meskipun terjadi penyesuaian anggaran secara signifikan.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Sulut, Tahlis Gallang, dalam wawancara usai Rapat Koordinasi Infrastruktur di Kantor Gubernur Manado.
Menurut Tahlis, Gubernur Yulius Selvanus secara tegas menolak seluruh opsi pemangkasan yang sempat diajukan oleh tim anggaran, termasuk pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) hingga 50% dan pengurangan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Beliau menyebut kesejahteraan ASN adalah harga mati. Tidak boleh ada pegawai yang dikorbankan hanya karena efisiensi fiskal,” ujar Tahlis.
Jumlah ASN di lingkup Pemprov Sulut saat ini mencapai lebih dari 16.000 orang.
Berdasarkan simulasi anggaran terbaru, belanja pegawai dan operasional rutin masih dapat ditanggung oleh APBD 2026.
Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi dilakukan tanpa menyentuh hak dasar pegawai negeri.
Tahlis menambahkan bahwa Pemprov tengah merancang sistem pengembangan karier berbasis kinerja.
“Kami sedang menyusun mekanisme ‘game karier’ di mana ASN bisa naik level berdasarkan poin kinerja. Ini bukan sekadar gimmick, tapi strategi untuk mendorong produktivitas dan loyalitas,” jelasnya.
Langkah ini mendapat sambutan positif dari kalangan ASN, terutama di tengah kekhawatiran nasional soal pemangkasan belanja pegawai.
Di Sulut, kebijakan ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap pelayan publik, yang menjadi ujung tombak program pembangunan daerah.
Pengumuman ini muncul setelah proyeksi pengurangan anggaran nasional tahun 2026 yang berdampak pada alokasi dana transfer ke daerah.
Namun, Sulut memilih pendekatan berbeda dengan menjaga stabilitas kesejahteraan ASN sebagai prioritas. (*)
