KOTAMOBAGU, SULUTPLUS – Pelaksanaan 18 proyek di Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kotamobagu tahun anggaran 2025, terus digenjot.
Bahkan ada 1 proyek, progresnya sudah mencapai 100 persen, yakni Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Nurul Iman, yang pekerjaannya dimulai 23 Juli 2025 dan telah selesai pada 21 September 2025.
“Dari 18 proyek, 14 sudah jalan. 1 yang sudah selesai. Sisanya 4 belum diproses,” kata Kepala Dinas PUPR Kotamobagu Claudy Mokodongan, ST melalui Kepala Bidang Bina Marga Haris A Momintan, ST, Selasa (2/9/2025).
Haris mengungkapkan, 18 proyek dengan total anggaran Rp6.035.000.000, semua bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini.
Proyek-proyek ini meliputi infrastruktur jalan, jembatan, dan pemeliharaan rutin.
“Kami berupaya menjaga kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan, meski tantangan cuaca dan medan cukup berat di beberapa lokasi,” ucap Haris.
Haris juta memastikan bahwa sebagian besar tenaga kerja berasal dari warga lokal, sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Material konstruksi pun diprioritaskan dari penyedia lokal untuk efisiensi dan keberlanjutan.
“Kami tidak hanya membangun, tapi kami melibat masyarakat sekitar agar dapat merasakan dampak ekonomi dari pekerjaan proyek,” tutup Haris.
Sementara itu, Abeng Damopolii warga Motoboi Kecil mengatakan, pekerjaan proyek yang dilaksanakan dampak mulai dirasakan masyarakat.
Jalan sebelumnya berlubang, kini sudah diperbaiki. Termasuk beberapa akses jalan di tempat kami sudah saling terhubung,” kata Abeng.
Abeng berharap, proyek peningkatan infrastruktur terus dianggarkan di tahun-tahun mendatang. Karena Kotamobagu masih sangat butuh peningkatan infrastruktur jalan di beberapa wilayah.
“Semoga proyek yang menyentuh langsung fasilitas umum seperti ini terus berlanjut, demi Kotamobagu lebih baik,” harap Abeng.
Diketahui, proyek yang dianggarkan melalui Bina Marga ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu demi pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan pada konektivitas dan kenyamanan masyarakat. (*)
