Boltim, SulutPlus.news — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menunjukkan komitmen pelayanan publik dengan menggelar kunjungan kerja ke Kecamatan Modayag Barat pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Bupati Oskar Manoppo dan Wakil Bupati Argo V. Sumaiku hadir langsung bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan ini disambut hangat warga dengan prosesi adat tarian tuitan, simbol penghormatan khas Bolaang Mongondow.
Dalam agenda tersebut, Pemkab Boltim menyalurkan sejumlah bantuan langsung kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan meliputi:
– Dokumen kependudukan (KTP, akta kematian)
– Kartu BPJS Kesehatan
– Santunan duka
– Alat produksi kue untuk pelaku UMKM
– Bibit jagung untuk petani
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati dan Wakil Bupati di hadapan ratusan warga yang memadati lokasi kegiatan.
Kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Menurut Bupati Oskar Manoppo, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat adalah bentuk nyata kepedulian terhadap kebutuhan warga.
“Kami tidak ingin hanya hadir saat kampanye. Pemerintah harus hadir untuk mendengar, merespons, dan bertindak,” ujar Oskar dalam sambutannya.
Wakil Bupati Argo V. Sumaiku menambahkan bahwa pendekatan langsung seperti ini penting untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran.
Sesi tanya jawab interaktif menjadi momen penting dalam kunjungan ini. Warga diberi ruang untuk menyampaikan keluhan, usulan, dan pertanyaan seputar pelayanan publik, infrastruktur, hingga bantuan sosial.
Salah satu warga, Ibu Ramlah (45), petani jagung dari Desa Liberia, mengungkapkan harapannya agar bantuan bibit disertai pelatihan teknis.
“Kami butuh pendampingan, bukan hanya bibit. Kalau bisa ada penyuluh yang rutin datang,” ujarnya kepada tim redaksi.
Modayag Barat merupakan salah satu kecamatan dengan potensi pertanian tinggi di Boltim.
Namun, akses terhadap layanan publik dan bantuan produktif masih menjadi tantangan.
Kunjungan kerja ini memperlihatkan pendekatan baru Pemkab Boltim dalam membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.
Tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga membuka ruang dialog dan evaluasi langsung.
Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah berharap dapat membangun tata kelola yang lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (*)
