Manado, SulutPlus.news – Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto mengalami perombakan besar pertamanya.
Salah satu perubahan paling disorot adalah pencopotan Budi Arie Setiadi dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM).
Keputusan yang diumumkan pada Senin, 8 September 2025, di Istana Kepresidenan, Jakarta, ini langsung memunculkan spekulasi kuat di kalangan publik dan media.
Keputusan pencopotan Budi Arie disampaikan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Ia menjelaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hasil dari “evaluasi dan masukan yang dilakukan terus-menerus” oleh Presiden Prabowo.
Posisi Menkop UKM yang ditinggalkan Budi Arie kini diisi oleh wakilnya, Ferry Juliantono.
Meskipun Mensesneg Prasetyo Hadi tidak memberikan alasan spesifik, pencopotan Budi Arie diduga kuat terkait dengan skandal judi online yang menyeret namanya saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Isu ini mencuat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjadi sorotan publik.
Kronologi Dugaan Keterlibatan Budi Arie dalam Skandal Judi Online
Isu dugaan keterlibatan Budi Arie Setiadi mencuat dari kesaksian mantan pejabat Kominfo, Denden Imadudin Soleh, dalam persidangan kasus judi online pada Selasa, 10 Juni 2025.
Di hadapan majelis hakim, Denden mengungkapkan adanya praktik ‘penjagaan’ situs judi ilegal yang disebut-sebut sudah “diamankan” karena mendapat restu dari “orang di atas”.
“Waktu itu disampaikan oleh saudara Adhi dan saudara Muhrijan, bahwa ‘ini sudah oke, penjagaan bisa berjalan lagi, karena sudah diketahui oleh orang di atas’,” kata Denden dalam sidang yang beritanya diliput langsung oleh berbagai media nasional.
Ketika ditanya siapa yang dimaksud dengan “orang di atas”, Denden dengan tegas menjawab,
“Yang mereka maksud adalah Pak Menteri.” Kesaksian ini merujuk pada Budi Arie Setiadi yang saat itu masih menjabat sebagai Menkominfo.
Kesaksian Denden mengindikasikan adanya dugaan praktik perlindungan terhadap situs-situs judi ilegal yang selama ini menjadi fokus pemberantasan Kominfo.
Budi Arie sendiri memilih untuk tidak memberikan tanggapan mendalam terkait isu tersebut.
Saat dimintai konfirmasi oleh wartawan di gedung Ombudsman RI pada Kamis, 12 Juni 2025, ia hanya merespons singkat, “Halah, biar saja.” Sikap ini semakin memanaskan spekulasi publik.
Pesan Mendalam Budi Arie Pasca-Dicopot dari Jabatan Menteri
Setelah resmi dicopot, Budi Arie menulis pesan mendalam di akun Instagram pribadinya.
Dalam pesannya, ia mengucapkan rasa terima kasih dan bangga atas kesempatan yang pernah diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Mantan Menkominfo era Jokowi itu juga menyoroti pentingnya kebangkitan koperasi sebagai pilar utama perekonomian rakyat.
“Semoga perjuangan dan kebangkitan koperasi terus berlanjut demi tercapainya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tulis Budi Arie pada Senin, 8 September 2025.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ia sudah tidak menjabat, Budi Arie masih menaruh harapan besar pada sektor koperasi.
Ini juga menjadi bentuk dukungan kepada penerusnya, Ferry Juliantono, untuk melanjutkan program kerja yang telah dirintis.
Jejak Karir dan Kontroversi Budi Arie di Kabinet Jokowi dan Prabowo
Budi Arie Setiadi bukanlah sosok baru dalam pemerintahan. Ia memiliki rekam jejak yang panjang, mulai dari Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2019–2023) hingga dilantik sebagai Menkominfo pada Juli 2023.
Selama memimpin Kominfo, Budi Arie mencatat beberapa pencapaian, seperti memblokir hampir 3,8 juta konten judi online dan mengembalikan dana Rp3,5 triliun dari proyek infrastruktur digital.
Namun, masa jabatannya juga diwarnai kontroversi. Penunjukannya sebagai Menkominfo dikritik karena dianggap tidak memiliki latar belakang di bidang TIK.
Ia juga menuai kritik setelah menyebut pihak yang kalah di Pemilu 2024 bisa masuk penjara, yang dianggap sebagai pernyataan kontroversial.
Pencopotan Budi Arie ini menjadi salah satu highlight penting dari perombakan Kabinet Merah Putih.
Keputusan ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas terhadap pejabat yang terseret dalam kasus hukum, sejalan dengan janji kampanyenya untuk memberantas korupsi.
