Manado, SulutPlus.news — Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, menghadiri prosesi pengukuhan Heru Setiawan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Acara berlangsung di Wisma Negara Gubernuran Bumi Beringin, Manado, dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulut, Yulius Selvanus.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, para bupati, dan wali kota se-Sulawesi Utara.
Momen ini menjadi ajang konsolidasi antar kepala daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan publik.
Dalam wawancara singkat usai acara, Bupati Oskar menyampaikan apresiasinya atas pelantikan Heru Setiawan.
“Kami percaya, di bawah kepemimpinan Pak Heru, BPKP akan semakin memperkuat pengawasan internal dan mendampingi pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel,” ujarnya.
Menurut Oskar, keberadaan BPKP sangat vital dalam memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP dalam mendukung program pembangunan yang efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon. Ini adalah fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kami di Boltim berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dengan pendampingan dari BPKP,” tambahnya.
Heru Setiawan sendiri sebelumnya menjabat sebagai pejabat struktural di BPKP Pusat dan dikenal memiliki rekam jejak dalam penguatan sistem pengawasan berbasis risiko.
Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemda di Sulawesi Utara.
“BPKP hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan efisien. Kami siap menjadi mitra strategis bagi seluruh kepala daerah,” kata Heru.
Berdasarkan data BPKP tahun 2024, tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Utara meningkat 12% dibanding tahun sebelumnya.
Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal integrasi sistem informasi keuangan dan penguatan SDM pengelola anggaran.
Dengan pengukuhan ini, diharapkan BPKP Sulut di bawah kepemimpinan baru dapat mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. (*)
