BOLMONG – Musrenbang RKPD tahun 2024 sukses digelar. Kegiatan yang dilaksanakan di pendopo kantor Bupati, Kamis 30 Maret 2023 dihadiri langsung Pj Bupati Bolmong Limi Mokodompit, Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, Sekda Tahlis Gallang, Kapolres Bolmong, Kajari Kotamobagu dan unsur forkopimda lainnya.
Kemudian dari Bappeda Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Kepala OPD di lingkup Pemkab Bolmong. Visi dan misi RKPD Kabupaten Bolmong tahun 2023-2026 “Bolaang Mongondow yang baru, berbudaya, berdaya saing, dan mandiri sebagai lumbung pangan Indonesia Timur”
Musrenbang RKPD merupakan tahap finalisasi program dan kegiatan yang ditetapkan pada RKPD Kabupaten Bolmong tahun 2024. Tahapan ini dimulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan hingga pokok pikiran (Pokir) melalui reses anggota DPRD. Selanjutnya, dilalukan uji publik musrenbang RKPD.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Bolmong Tahlis Gallang menguraikan sekilas visi dan misi hingga isu strategi rencana pembangunan daerah (RPD) dan arah kebijakan RKPD tahun 2024.
Tahlis menjelaskan, situasi yang dihadapi saat ini telah merubah pola perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Banyak hal yang tidak terduga yang sebelumnya telah direncanakan untuk dilaksanakan di APBD namun tidak bisa lantaran terjadi realokasi anggaran.
“Hal ini yang sangat mempengaruhi proses penyusunan RKPD serta memiliki dampak terhadap pencapaian target indikator mulai dari IPM, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, gini rasio, inflasi, dan angka penganguran,” kata Tahlis.
Seperti IPM, kurun dua tahun terakhir dari tahun 2021 hingga 2022 IPM Bolmong naik menjadi 68,95. Itu artinya IPM pada tahun 2023 naik 0,79 sehingga pada tahun 2024 target IPM adalah 68,75.
“Kalau angka kemiskinan justru turun 0,54 dari tahun 2021 hingga 2022 yang mencapai 68,95. Sehingga target angka kemiskinan pada tahun 2024 berada 6,75,” ungkapnya.
Sementara dari aspek inflasi, sesuai kondisi makro target 2024 yaitu, 6.03+1. Pun, dengan angka penganguran naik 0,11 dari 4,96 pada tahun 2022. Sehingga target tahun 2024 menjadi 4.
“Untuk penanganan stunting baik. Karena pada tahun 2022 terjadi penurunan kasus sehingga kita berada di angka 0,67 persen,” bebernya.
Lanjut dikatakan mantan sekda Bolsel dan Kotamobagu, bahwa asumsi pendapatan dan belanja APBD Kabupaten Bolmong tahun 2024 mencapai 1.197.531.623.833.47. Namun, total defisit mencapai 175. 725.067.226.21.
Sementara total jumlah usulan Musrenbang mencapai 1.041 usulan. Dari jumlah tersebut, usulan yang paling banyak itu berada pada Dinas Perkim, kemudian yang paling sedikit yaitu Dinas Perpustakaan dan Dinas Perdagangan ESDM.
“Tapi kita sudah perhitungan estimasi total pagu untuk mendanai program dan kegiatan perangkat daerah. Walaupun setelah kita hitung jumlah defisit anggaran mencapai Rp 175 miliar. Tapi jumlah tersebut tidak bisa, karena batasan defisit itu ada diangka 35 miliar. Otomatis akan ada pemangkasan anggaran. Belum lagi kita alokasikan anggaran pilkada pada 2024. Kita hitung mulai dari estimasi biaya KPU, Bawaslu hingga keamanan mencapai 80 sampai 100 miliar,”tuturnya.
Sedangkan, untuk DAU mandatory Kabupaten Bolmong tahun 2023 totalnya mencapai Rp 532.167.693.000. Alokasi mandatory spending itu terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan dan RSUD, bidang pekerjaan umum, penggunaan formasi P3K dan anggaran kelurahan.
“Kalau dihitung total mandatory spending itu mencapai Rp 165.740.326.000. kemudian total DAU yang tidak ditentukan penggunannnya Rp 366.740.326. Dana ini yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN serta pelaksanaan kegiatan teknis. Kita masih beruntung karena pembayaran gaji dan tunjangan ASN bisa mencapai 12 bulan. Artinya, dibandingan dengan daerah lain di Sulut ada pembayaran tunjangan hanya sampai 7 hingga 9 bulan. Jadi kita bersyukur tunjangan kita dialokasikan selama 12 bulan,” pungkasnya.*
